Dispendukcapil Surabaya Imbau Warga Difabel Lapor agar Dapat NIK

  • Bagikan
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji (Foto: Istimewa)


Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, imbau difabel melaporkan kepada lurah setempat. Hal itu menanggapi temuan Nasdem yang menyebut banyak warga disabilitas yang belum memiliki Nomer Induk Kependudukan (NIK).

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, pihaknya tidak mengumpulkan data warga disabilitas. Sebab, mereka dianggap sama dengan masyarakat lainya.

“Gimana saya tahu itu benar atau tidaknya (banyak difabel tidak punya NIK)?. Apakah ada keterangan difabel di KTP, gak ada,” kata Sonhaji, kepada Ngopibareng.id, Senin, 4 Oktober 2021.

Meski demikian, Sonhaji menduga, alasan mereka tidak memiliki NIK lantaran belum sempat melapor. Hal ini berdampak pada minimnya informasi yang diterima oleh Dispendukcapil. “Katanlah, Surabaya hampir ada 3 juta (warga disabilitas), kalau gak lapor kan kami nggak tahu. Permasalahanya ada di warga, mungkin orang tuanya belum sempat atau kerepotan,” jelasnya.

Dengan adanya temuan Nasdem tersebut, Sonhaji mengimbau agar masyarakat disabilitas segera melapor ke kelurahan. Kemudian para pejabat kampung itu lapor ke kantor Dispendukcapil.

“Kalau mereka melapor bahwa ‘saya belum mempunyai ini itu’, terus ke kelurahan terdekat di pintu depan pelayanan di bidang adminduk, maka langsung dilayani,” ucapnya.

Sonhaji menambahkan, apabila tidak bisa mendatangi kantor kelurahan, mereka hanya perlu lapor ke RT/RW. Nantinya, petugas Dispendukcapil akan langsung mendatangi rumah untuk melakukan pelayanan.

“Kami punya layanan jemput bola, datang ke rumah, kalau yang lapor sakit, katakanlah ODGJ lapor, bisa juga lurah yang mengajukan, warga saya tolong dibantu, kami akan datang,” kata dia.

Pelayanan pembuatan NIK, kata Sonhaji, tanpa melihat gender, usia pun sosial ekonomi. Seluruh warga akan tetap dilayani sama, sesuai kebutuhan yang sudah dilaporkan. “Seluruh warga kota secara inklusif, tidak membedakan gender, usia, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, semua mempunyai hak yang sama,” jelasnya.

Sebelumnya, salah satu kader Partai Nasdem, Anggiasari Puji Aryatie menyebut ada kelompok difabel yang belum memiliki NIK. Hal ini akan berdampak pada pelayanan yang diterima dari negara. 

“Indonesia ini beragam, Bhinneka Tunggal Ika, yang mana di antaranya ada kelompok-kelompok disabilitas yang saat ini ada yang belum memiliki NIK, tidak punya akta kelahiran, tidak bisa sekolah, tidak bisa vaksin juga,” kata Anggiasari.



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *