Kasus Korupsi Dana Hibah di Probolinggo Mandek, Masa Luruk Kejari

  • Bagikan
Puluhan warga dua kecamatan, Sukapura dan Lumbang didamping LSM Lira saat meluruk Kejari Kabupaten Probolinggo. (Foto: Ikhsan Mahmudi/Ngopibareng.id)


Puluhan warga dari Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo meluruk kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, Senin, 20 September 2021. Didampingi LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) warga mempertanyakan, mandeknya pengusutan dugaan korupsi proyek Provincial Road Improvement Maintenance (PRIM) yang didanai (hibah) pemerintah Australia.

Bahkan pengunjuk rasa mendesak agar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari, Cok Gede Putra Gautama mengundurkan diri dari jabatannya. Soalnya, banyak kasus korupsi yang menjadi wewenangnya terhenti di tengah jalan.

Massa pengunjuk rasa tidak bisa memasuki kantor kejari karena dihadang puluhan personel dari Polres Probolinggo. Mereka akhirnya berorasi dan membentangkang poster di jalan depan kejari.

Sebagian pengunjuk rasa berteriak-teriak agar para jaksa keluar menemui mereka untuk berdialog langsung. Massa juga menggelar tahlil bersama di depan pintu kejaksaan dengan dikawal sejumlah personel polisi.

“Para jaksa, tolong temui rakyatmu yang ingin mendapatkan keadilan hukum. Kami juga meminta agar Kasi Pidsus Kejari, Bapak Cok untuk mundur,” kata Moh. Thoyyib Algaffar, seorang pengunjuk rasa saat berorasi.

Sementara itu Bupati LSM Lira Kabupaten Probolinggo, Syamsudin mengatakan, ada sejumlah dugaan kasus korupsi proyek pemerintah di Kabupaten Probolinggo yang harus diusut tuntas. Termasuk, PRIM atau Perawatan Perbaikan Jalan Provinsi yang merupakan hibah dari pemerintah Australia.

Sam, panggilan akrab Syamsudin menambahkan, diduga ada kerugian negara sekitar Rp2 miliar dalam perawatan jalan akses menuju Gunung Bromo itu. Proyek tersebut pagu anggarannya sekitar Rp32,5 miliar.

“Dana hibah dari Australia itu untuk membiayai proyek pemeliharaan rutin berkala dan rehabilitasi ruas jalan koridor KSPN atau PRIM di Kabupaten Probolinggo anggaran tahun 2019 pada saat masa kepemimpinannya Bupati non-aktif (Puput Tantriana Sari) dan suaminya Hasan Aminuddin,” katanya.

Terkait tuntutan pengunjuk rasa, Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Probolinggo, David Palapa Duarsa didampingi Kasi Intel, Yuni Priyono meminta, agar warga bersabar. “Kami mohon bersabar, kasus ini tetap berjalan segera kami selesaikan,” katanya.

Dugaan korupsi proyek PRIM, kata kajari sudah dalam periksaan tim forensik jalan. “Tim forensik sedang memeriksa jalan untuk menentukan besarnya kerugian negara,” katanya.

Disinggung soa tuntutan agar Kasi Pidsus, Cok Gede Putra Gautama, kajari menilai, telah terjadi kesalahpahaman. “Itu miskomunikasi, tidak tepat kalau ada tuntutan mundur (Kasi Pidsus, Red.) soalnya kasus ini tetap dilanjut,” ujar David.



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *