Kemenag: Salat Idul Adha Ditiadakan di Wilayah PPKM Darurat

  • Bagikan
Mentri Agama Republik Indonesia - Yaqut Cholil Coumas

Jakarta, SuaraKupang.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan 10 Zulhijah 1442 Hijriah atau Idul Adha 2021 jatuh pada hari Selasa 20 Juli 2021.  Hal itu diputuskan setelah Kementerian Agama RI menggelar sidang isbat menentukan 1 Zulhijah 1442 H, Sabtu, 10 Juli 202.

“Hilal sudah terlihat, sehingga 1 Zulhijah sama dengan Ahad 11 Juli 2021 dalam perhitungan Masehi. Karenanya, Idul Adha jatuh pada hari Selasa 20 Juli,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Namun untuk pelaksanaan Idul Adha pada tahun ini yang bertepatan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. Maka di wilayah yang diberlakukan PPKM Darurat sejumlah kegiatan, mulai takbiran keliling, pelaksanaan salat Idul Adha hingga penyembelihan hewan kurban diatur. Adapun dalam aturan PPKM darurat, pelaksanaannya akan dibatasi bahkan ditiadakan sesuai dengan dua surat edaran.

Dikutip dalam website resmi Kementerian Agama, Menag Yaqut mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan Idul Adha yaitu, Pertama, edaran Menteri Agama No SE 16 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

Kedua, edaran Menteri Agama No SE 17 tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut Gus Yaqut, dua surat edaran tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid 19 yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Iduladha  1442 H.

Pulau Jawa dan Bali yang menerapkan kebijakan PPK darurat. Peribadatan di semua tempat ibadah, (masjid, musalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, ditiadakan sementara dan dilakukan di rumah masing-masing.

“Jadi, saat kebijakan diberlakukan, kegiatan peribadatan di wilayah yang menerapkan PPKM Darurat, dilakukan di rumah masing-masing,” kata Yaqut.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *