Korupsi Kepala Daerah

  • Bagikan
Ilustrasi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah. (Grafis: Fa Vidhi/Ngopibareng.id)


Saya selalu sedih setiap mendengar kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Apalagi seorang kepala daerah yang masih muda.

Ini pula perasaan yang muncul ketika Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditangkap KPK, beberapa waktu lalu. Di usia 41 tahun dan baru 2 tahun menjabat.

Saya tidak kenal baik. Namun, konon ia anak muda yang sempat diharapkan bisa mengangkat nama Nganjuk setelah bupati sebelumnya berakhir di penjara karena korupsi juga.

Korupsinya pun jenis korupsi paling tradisional. Tidak canggih sama sekali. Kelas ecek-ecek. Jual beli jabatan. Bahkan sampai jabatan carik alias sekretaris desa. Eman.

Padahal, ia dikenal sebagai kepala daerah dari keluarga kaya. Latar belakangnya pengusaha. Yang seharusnya tidak perlu harus korupsi untuk memenuhi hajat hidup keluarganya.

Tapi begitulah godaan orang yang memiliki kuasa. Power tend to corrupt. Kekuasaan cenderung korup. Kata seorang filosof politik. Hanya sedikit yang bisa menghindar dari jebakan korupsi saat berkuasa.

Apalagi dalam sistem politik maupun pemerintahan yang belum matang seperti di Indonesia. Peraturan perundangan bisa mulur mungkret. Para penegak keadilan belum teguh menjalankan fungsinya.

Dalam sistem politik yang sudah matang seperti Amerika pun, korupsi tak bisa dihindarkan. Mulai dari tingkat pemerintahan federal sampai daerah. Padahal ini negara biangnya demokrasi.

Tahun 2013 saya bertemu dengan seorang wartawan peraih Pulitzer –penghargaan tertinggi karya jurnalistik di AS– karena laporan investigasinya. Wartawan Los Angeles Times itu berhasil membongkar korupsi di Kota Bell.

Saat itu, saya berkunjung ke kantor LA Times. Dalam rangkaian program kunjungan yang dibikin Kementerian Luar Negeri AS. IVLP nama programnya. International Visitor Leadership Program.

Hampir sebulan keliling Amerika. Belajar tentang bagaimana negeri itu mengatasi korupsi. Bagaimana pengawasannya? Aturannya apa saja? Bagaimana peran masyarakat untuk melawannya?

Saya tidak sendirian. Dalam rombongan saya ada wartawan, aktifis lingkungan, politisi, dan wakil bupati Luwu Utara yang kini menjadi bupati hebat 2 periode: Indah Putri Indriani.

Bisa bertemu dengan pejabat BPK Amerika. Juga para aktifis anti korupsi di kampus-kampus. Kunjungan di mulai dari Washington dan berakhir di Los Angeles. Di kota terakhir itu, saya tahu korupsi ada di mana-mana. Di negeri maju sekali pun.

Ceritanya begini.

Dalam kunjungan ke kantor Los Angeles Times, saya dipertemukan dengan Jeff Gottlieb. Satu dari dua wartawan pemberani yang berhasil membongkar skandal korupsi berjamaah kepala daerah.

Bersama Ruben Vives, Gottlieb menginvestigasi penyalahgunaan dana publik oleh walikota Bell. Ini kota kecil di California. Berjamaah karena melibatkan sekdanya, kepala bagian keuangan, dan anggota dewannya.

Korupsinya unik. Bertahun-tahun, walikota Oscar Hernandez dan sekdanya Robert Rizzo menggaji dirinya cukup besar. Juga para pejabat kota dan para anggota dewannya. Gaji mereka jauh melebihi gaji Presiden Obama.

Kok bisa? Ya. LA Times melaporkan, Rizzo menggaji dirinya dan kroninya dua kali lipat gaji presiden AS. Tahun pertama menjabat Rizzo menerima gaji USD 787,637 atau sekitar Rp 11 Milyar lebih per tahun. Setiap tahun naik 12 persen sehingga tahun terakhir menjabat ia menerima USD 1,5 juta.

Sedangkan gaji Obama hanya USD 400 ribu per tahun. Demikian juga para walikota di kota lain di Amerika. Walikota Los Angeles, misalnya, hanya bergaji USD 338.458. Rizzo juga memberikan gaji berlebih untuk para kroninya selama 4 tahun menjabat di akhir tahun 2000-an.

Kasus ini terbongkar tahun 2010. Dari hasil investigasi dua wartawan LA Times itu. “Kami dapat informasi awal kasus itu dari Jaksa California yang sedang menyelidiki kasus korupsi Kapolres Kota Bell,” kata Gottlieb saat menceritakan kasus tersebut.

Kapolres itu diselediki jaksa atas kasus penggelapan pajak. Di AS, soal pajak memang sudah sangat rigit. Setiap penggelapan gampang dibobgkar. Meski banyak kasus juga yang lolos. Seperti dugaan terhadap Donald Trump saat sebelum jadi presiden.

Kok bisa seorang Sekda kota kecil beserta walikota dan para anggota dewannya menerima gaji besar di atas presiden AS? Seperti model kongkalikong di Indonesia, mereka membuat peraturan daerah setelah menempatkan anggota dewan yang juga orang-orangnya.

Lah kok bisa skandal korupsi itu tak terbongkar sekian lama? Kata Gottlieb, para pejabat itu cerdik. Mereka menginvestasikan hasil korupsinya dengan membuat peternakan di luar negeri. Rizzo punya peternakan kuda untuk menggoreng uang korupsinya. Diatasnamakan saudaranya.

Dari hasil investigasi itu, Gottlieb dan Vives berhasil membongkar bahwa skandal korupsi itu dilakukan secara berjamaah. Melibatkan walikota, sekda, asisten sekda, dan para anggota dewan kota. Setelah terbongkar, mereka semua akhirnya dipenjara dan wajib mengembalikan uang yang dikorupsinya.

Investigasi dua wartawan pemberani ini menghasilkan hadiah Pulitzer untuk LA Times. Juga sejumlah penghargaan jurnalistik untuk mereka. Mereka dianggap berani membongkar skandal dan menyelamatkan dana publik.

Rasanya, korupsi bukan hanya persoalan negara berkembang. Negara maju pun bukan nihil dari penyimpangan. Apalagi dalam sistem politik yang memungkinkan oligarki terjadi. Sistem yang kontrol atas kekuasaan lemah.

Memberantas korupsi membutuhkan stamina yang berketerusan. Tak ada jeda untuk berhenti. Diperlukan banyak orang pemberani. Yang tak takut mati melawan kanker pemerintahan dan birokrasi ini.

Mungkinkan kita masih mempunyai tenaga berketerusan untuk melawan korupsi?



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *