Masuk Pemkab Banyuwangi Wajib Gunakan Aplikasi PeduliLindungi

  • Bagikan
Salah seorang pengunjung Kantor Pemkab Banyuwangi men-scan QR Code dengan aplikasi PeduliLindungi (foto:istimewa)


Kantor Pemkab Banyuwangi mulai menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Bagi siapapun yang melakukan aktivitas di kantor tersebut harus menggunakannya.

QR code untuk check in ke Kantor Pemkab sudah terpasang di pintu masuk Kantor Pemkab Banyuwangi.

“Semua yang masuk ke sini harus menggunalan PeduliLindungi untuk memastikan kondisnya dalam kondisi merah, kuning, hijau, akan nampak,” kata Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, Jumat, 1 Oktober 2021.

Mujiono menambahkan, telah memerintahkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Semua ASN, menurutnya, harus menggunakan aplikasi PeduilLindungi dalam setiap kegiatan. Apalagi, saat masuk ke Kantor Pemkab Banyuwangi. Ini untuk menscreening kondisi ASN tersebut.

“Harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Kalau tidak mempunyai PeduliLindungi dia tidak akan bisa masuk,” tegasnya.

Dijelaskannya, aplikasi PeduliLindungi, saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam setiap kegiatan masyarakat. Karena untuk masuk ke tempat wisata, mal, pusat kegiatan masyarakat, semunya harus menggunakan aplikasi tersebut.

Kebijakan ini, lanjutnya, nantinya tidak hanya berlaku di Kantor Pemkab Banyuwangi saja. Secara bertahap, penggunaan aplikasi PeduliLindungi ini juga akan diterapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

“Nantinya akan diterapkan di seluruh SKPD,” ujarnya.

Untuk penerapan aplikasi PeduliLindungi di SKPD ini, menurut Mujiono, Pemkab Banyuwangi telah mendaftarkan 35 tempat kegiatan publik untuk mendapatkan QR code dari Kementerian Kesehatan RI. Karena untuk penggunaan aplikasi peduli lindungi dibutuhkan QR Code dari Kementerian Kesehatan. Dari 35 tempat itu 15 diantaranya sudah terealisasi.

“Yang terealisasi baru 15. Karena seluruh Jawa Timur jutaan tempat yang mengajukan untuk mendapatkan QR code,” bebernya.

Mujiono sudah meminta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan komunikasi ke pemerintah pusat agar pengajuan QR Code bisa segera terealisasi. Agar setiap tempat bisa memiliki QR Code sendiri.

“Semakin banyak yang memiliki QR Code akan lebih bagus,” pungkasnya.



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *