Olok-Olok ‘Bismillah Komisaris’ Adalah Sindiran Terbaik Rakyat pada Politik Balas Budi

  • Bagikan


Jokowi tunjuk relawan jadi komisaris BUMN adalah wujud baru praktik nepotisme dan koncoisme

Jokowi menghadiri konser bersama Slank di Boyolali, Jateng, setelah memenangi pemilu 2014. Foto oleh Agoes Rudianto/NurPhoto via Getty

Setelah tahun lalu pemirsa berita politik dengan bangga mempersembahkan rumus “presiden kebalikan”, sebuah rumus lain telah ditemukan dalam semester pertama tahun ini. Rumus tersebut mendalilkan bahwa konsistensi mendukung rezim Presiden Joko Widodo di muka umum berbanding lurus dengan peluang menjadi komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Dalam postulat sederhana, rumus itu diringkas lewat frasa “Bismillah komisaris”.

Rumus ini mengemuka per Jumat (28/5) pekan lalu, ketika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BUMN telekomunikasi PT Telkom (Persero) Tbk. resmi merombak dewan komisaris mereka. Dari sembilan anggota dewan komisaris, lima nama diganti. Jabatan komisaris utama berpindah dari Rhenald Kasali ke eks Menristek Bambang Brodjonegoro. 

Sedangkan komisaris Marsudi Wahyu Kisworo, Ahmad Fikrie Assegaf, Candra Arie Setiawan, dan Alex Denni digantikan oleh Bono Daru Adji, Isa Rachmatarwata, Arya Sinulingga, dan Abdi Negara Nurdin. Dua nama terakhir kini sedang disorot karena dianggap dapat kursi berkat kerja mereka di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf 2019.

Sekilas tentang Arya Sinulingga dan Abdee Slank—nama panggung Abdi Negara Nurdin. Sebelum menjadi Juru Bicara TKN, Arya adalah salah satu Ketua DPP Partai Perindo dan eks pemimpin redaksi RCTI. Hasil gemilang Jokowi di pilpres 2019 membuatnya kebagian kursi Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi. Ia sempat ditunjuk sebagai komisaris BUMN Inalum, hanya dua puluh hari setelah diangkat sebagai stafsus. Posisi di Inalum itu kini ia tanggalkan begitu ditunjuk menjadi komisaris Telkom.

Abdee, di sisi lain, punya sumbangsih pada pemenangan Jokowi di pilpres 2019. Bersama bandnya, Slank, ia menjadi motor gerakan #barengjokowi yang memobilisasi seniman dan budayawan berkampanye memilih Jokowi-Ma’ruf Amin, sampai-sampai membuat lagu berjudul “Bareng Jokowi”. 

Abdee juga penggagas dan koordinator Konser Putih Bersatu pada 13 April 2019 di Gelora Bung Karno. Kesetiaan Slank kepada Jokowi sudah berlangsung sejak 2014, ketika Slank terlibat tur Konser Salam Dua Jari sepanjang Juni-Juli 2014, yang masuk agenda kampanye nasional Tim Pemenangan Jokowi-JK.

Penunjukan Abdee sebagai komisaris independen Telkom membuat namanya masuk daftar puluhan relawan Jokowi yang mendapat kursi komisaris BUMN bidang perbankan, konstruksi, transportasi, hingga asuransi.

Beberapa nama relawan lain yang menduduki jabatan komisaris perusahaan pelat merah, di antaranya, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden, yakni Viktor S. Sirait (ditunjuk menjadi komisaris PT Wika); Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi Andi Gani Nena Wea (komisaris PT Pembangunan Perumahan); anggota Relawan Teman Jokowi Ulin Ni’am Yusron (komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia); Wakil Bendahara III TKN Jokowi-Ma’ruf Dudy Purwagandhi (komisaris PLN); dan Direktur Logistik TKN Jokowi-Ma’ruf Zulnahar Usman (komisaris BRI).

Aksi obral posisi komisaris BUMN ini tahun lalu sempat dikritik ekonom. Konteks saat itu, jabatan komisaris kerap diobral untuk orang dari latar politik tanpa memandang kemampuan sekaligus pengetahuan si calon komisaris di sektor bisnis perusahaan pelat merahnya. 

“Memang saya melihat jabatan komisaris BUMN ini tidak bisa lepas dari kepentingan politik. Maka perlu diubah cara untuk mengangkat komisaris, yang tadinya bersifat subjektif menjadi berbasis profesionalitas,” ujar peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov kepada CNN Indonesia. Sementara Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengingatkan komisaris dibayar tinggi karena harus professional mengawasi eksekusi rencana kerja dan anggaran perusahaan. Kalau sosoknya tak kompeten dan makan gaji buta, alhasil posisi komisaris itu hanya pemborosan anggaran. 

Begitu penunjukan Abdee sebagai relawan yang mendapat posisi di BUMN, faktor pendapatan jadi salah satu sorotan utama. Sindonews menghitung, komisaris utama di Telkom mendapat honor dan tunjangan Rp9,86 miliar setahun, sedangkan komisaris lain antara Rp1,49-11,31 miliar setahun.

Besarnya pendapatan komisaris BUMN membuat rentetan penunjukan relawan Jokowi di pilpres dianggap sebagai politik balas budi. Abdee mendapat serangan paling keras dari warganet, terutama karena statusnya sebagai personil Slank—band dengan basis penggemar dari kalangan anak jalanan dan kaum miskin kota. Di media sosial, penunjukan Abdee sebagai komisaris Telkom dianggap menjelaskan sikap diam Slank pada kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan KPK. Pasalnya, Slank pernah vokal membela KPK di masa kasus Cicak vs Buaya sampai-sampai membuat lagu “Seperti Para Koruptor”.

Serangan lain terkait kompetensi Abdee yang notabene musisi sehingga dianggap pantas masuk ke dewan komisaris Telkom. Apalagi Peraturan Menteri BUMN 10/2020 mensyaratkan komisaris memiliki pengetahuan memadai di bidang usaha BUMN. Pertanyaan itu dilayangkan ke Kementerian BUMN sebagai otoritas yang menjaring calon komisaris. Secara ironis, pihak yang kebagian menjawab pertanyaan ini adalah Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga.

“Sementara Abdee Slank atau Abdi Negara, Pak Erick ini dorong Telkom banyak masuk ke konten. Kita tahu Telkom itu masih belum kuat kontennya dan ini perlu diperkuat ke depannya Nantinya Abdee ini akan bantu supaya Telkom ini kuat di konten yang dijual ke publik,” kata Arya, dikutip Kompas TV.



Dalam jumpa pers 2 Juni 2021, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan lagi alasan penguatan konten sebagai motif menunjuk Abdee Slank. “Apa salahnya sekarang Telkom dan Telkomsel berpihak pada konten lokal,” ujarnya, seperti dikutip CNN Indonesia. “Ayo dong bangun konten lokal. Yang namanya Telkom atau Telkomsel harus jadi agregator konten lokal…Jadi itu komitmen saya pengangkatan direksi dan komisaris [termasuk soal Abdee] adalah bagian bagaimana transformasi banyak pascapandemi ke depan.”

Pembelaan turut datang dari manajemen Telkom. Kiprah Abdee sebagai pendiri layanan beli musik importmusik.com dianggap melegitimasi posisinya sebagai komisaris. “Industri digital sangat bersinggungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual [HAKI]. Dari rekam jejak, bisa diketahui bahwa beliau punya perhatian yang besar terhadap masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual,” ujar Vice President Corporate Communication & Investor Relations Telkom Indonesia Ahmad Reza kepada Kompas TV.

Walau kedua belah pihak tidak tegas menyangkal adanya politik balas budi, kami mencoba objektif dengan mencari tahu performa situs importmusik.com ini. Siapa tahu website yang sejujurnya kurang kami kenal ini bisa menguak kiprah Abdee di dunia HAKI. Tak terlihat seperti bisnis yang hidup, kami hanya menemukan penawaran MP3 dan RBT lagu-lagu asing dari penyanyi yang tak dikenal. Twitter Import Musik bahkan terakhir update pada Oktober 2020.

Musisi, sesama legenda Gang Potlot, dan mantan anggota DPR RI Anang Hermansyah membela Abdee dari serangan yang mempertanyakan kompetensinya untuk Telkom. Jika Anda bilang pembelaan Anang ini malah makin menegaskan politik balas budi, kami sih yes.

“Konser Dua Jari adalah bukti kreasi dan inovasi Abdee Negara,” kata Anang yang dikutip Tribunnews. “Semua pihak mengakui efek politik konser tersebut bagi konstelasi pemilu 2014 lalu.” “Baiknya mari kita beri kesempatan kepada Abdee Negara untuk bekerja. Kita tunggu inovasi dan kreasi Abdee bersama pemangku kepentingan di Telkom.”

Kontroversi perkara kompetensi ini seharusnya bisa terjadi sebelum penunjukan komisaris. Peraturan Menteri BUMN 2/2015 mengatur calon komisaris harus menjalani tes kelayakan dan kepatutan dari lembaga profesional. Namun, aturan ini telah dihapus Erick Thohir, ketua TKN Jokowi-Ma’ruf  dan Menteri BUMN, pada tahun lalu.

Dulu Koncoisme, Sekarang Relawanisme

Daftar para relawan yang menduduki kursi komisaris BUMN terlalu mencolok untuk membantah adanya politik balas budi. Meski tak pernah ada bukti langsung instruksi Jokowi kepada Menteri BUMN untuk menunjuk relawan masuk BUMN, tampaknya rumus “Bismillah komisaris” sudah menjadi rahasia tahu sama tahu.

Indikasinya adalah peristiwa di Oktober 2020, Tanpa malu-malu, Sekjen organisasi relawan Pro-Jokowi (Projo) Handoko menuntut Erick Thohir di depan wartawan agar memperbanyak jumlah relawan Jokowi di posisi komisaris dan direksi BUMN. “Pendukung Jokowi memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi posisi-posisi komisaris ataupun direksi di BUMN,” ujar Handoko dilansir Detik.

Relawanisme semacam ini terhitung baru, muncul seiring berubahnya pemilihan kepala eksekutif menjadi pemilihan langsung. Modus ini menjadi kosakata politik anyar setelah koncoisme yang populer puluhan tahun lalu. Kata ini mungkin tak dikenal Gen Z, namun jika buku Generasi ’90-an dibikin versi politik, inilah satu diksi paling nostalgik yang wajib masuk. Dahlan Iskan menyebut koncoisme makin populer pada 1999, bersamaan maraknya pemakaian singkatan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Koncoisme—kadang juga disebut kroniisme atau patron-klien—adalah neologisme dari kata Jawa konco (‘teman’) dan -isme (‘paham’), dibuat dan didedikasikan untuk Presiden Soeharto.

Secara gampang, koncoisme adalah praktik penguasa memberi keleluasaan politik ekonomi kepada para pebisnis yang mau menyokong kekuasaannya. Keleluasaan yang diberikan bisa berupa hak monopoli dan kontrak pengadaan barang untuk negara. Orde Baru boleh berlalu, namun praktik ini masih ditemukan sampai sekarang. Salah satunya praktisinya ialah eks Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang ditangkap KPK Februari, diduga menerima suap dari rekan bisnis yang ia beri hak monopoli konstruksi di Sulsel.

Tapi koncoisme beserta nepotisme (‘perilaku menguntungkan kerabat di lingkungan pemerintah’) dan dinasti politik tak dilarang oleh hukum Indonesia. Pada 2015, Mahkamah Konstitusi bahkan menghapus larangan keluarga petahana mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam UU 8/2015, atas dasar prinsip nondiskriminasi. Lalu mengapa koncoisme dan nepotisme dianggap salah?

Satu ilustrasi dan satu penjelasan teoretis bisa menjawabnya. Ilustrasi pertama dikatakan oleh Sandiaga Uno ketika menolak dijadikan Menteri Pariwisata pada 2019 lalu (time flies so fast). Ujarannya berikut ini bahkan mengingatkan kita lagi pada diksi Orbais lain yang tak kalah ikonik: ABS, alias asal bapak senang.

“Karena kalau sudah di dalam pemerintahan itu nanti dikhawatirkan semuanya, kan ‘asal bapak senang’. Ini yang harus kita sampaikan dalam spirit kebersamaan ini masukan-masukan ini harus kita sampaikan juga,” ujar Sandiaga dikutip Merdeka.

Kedua, dari sudut pandang teoretis. Menurut sosiolog Ignas Kleden, memang tidak boleh seseorang yang memiliki kemampuan dilarang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan hanya karena ia memiliki hubungan kekeluargaan dengan penguasa. Tapi itu jika dilihat dari asas nondiskriminasi dan praduga tak bersalah.

Ignas menjelaskan, asas tersebut tak tepat digunakan di birokrasi pemerintahan dan manajemen organisasi. Sebab, kedekatan keluarga dalam manajemen profesional akan membuat kontrol hilang. Oleh karena itu, sebaiknya yang dipakai adalah “asas presumption of fallibility atau praduga tentang kemungkinan jatuhnya seseorang dalam kelemahan dan kesalahan karena ketiadaan kontrol”.

Ignas mencontohkan penerapan asas presumption of fallibility larangan suami istri bekerja di bank yang sama. Dalam esainya di Kompas pada 2013 itu ia menulis:

“[…] kebijakan ini bukanlah suatu tindakan diskriminatif, tetapi tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran kerahasiaan bank, yang besar kemungkinan akan terjadi, kalau ada hubungan personal yang terlalu dekat di antara karyawan seperti antara suami dan istri. Dalam hal ini, kalau harus ditunggu dulu sampai ada bukti terjadinya pelanggaran kerahasiaan bank, maka situasinya sudah terlambat, dan baik bank maupun nasabah sudah telanjur dirugikan,” tulis.

Ketidakprofesionalan karena politik balas budi ini pula yang dikhawatirkan dari “relawanisme”. Sesuai khittah balas budi, sulit berharap penerimanya masih mampu kritis kepada sang patron. Don’t bites the hands that feed you. Sementara fenomena sesudah pilpres sudah menunjukkan, sebelum dibalas budi pun relawan die hard telah mati rasa pada sensibilitas benar-salah. Kini, fanatisme kepada Jokowi makin dipupuk dengan memberi contoh bahwa relawan setia bisa diberi kursi komisaris. 

Rumus presiden kebalikan yang ditemukan warganet menunjukkan rezim ini sudah tak punya malu. Alhasil, sulit berharap kritik dari ahli dan publik perihal obral kursi komisaris BUMN akan didengarkan pemerintah. Yang tersisa adalah rekaman sejarah lewat invensi bahasa, seperti koncoisme dan ABS (yang sudah masuk KBBI!). Jelas tak akan dianggap “cuma” oleh indonesianis Benedict Anderson, penemuan rumus “Bismillah komisaris” kami prediksi akan punya kegunaan praktis di pilpres 2024 mendatang.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *