Saudi Beri Kewarganegaraan ke Warga Asing, Tak harus Masuk Islam

  • Bagikan
Sejumlah warga negara asing di Arab Saudi. (Foto: The New Arab)


Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz memutuskan dapat memberikan kewarganegaraan Saudi kepada para pakar dan spesialis di bidang tertentu.

Menurut Saudi Press Agency (SPA), kantor berita resmi kerajaan, persetujuan – yang diratifikasi pada Kamis 11 November 2021 – memberikan kewarganegaraan Saudi kepada talenta global dalam “bidang agama, medis, ilmiah, budaya, olahraga dan teknologi”, untuk “berkontribusi pada pengembangan berbagai sektor di seluruh Kerajaan”.

Pengumuman itu keluar di saat Arab Saudi berupaya mendiversifikasi ekonominya dari minyak menuju inovasi. Membatasi ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak untuk pendapatan lebih lanjut akan berkontribusi memenuhi target yang dijanjikan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman selama COP26, untuk beralih dari bahan bakar fosil dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.

Relaksasi undang-undang kewarganegaraan diterapkan bersamaan dengan tujuan Visi 2030 kerajaan “menciptakan lingkungan yang menarik yang memungkinkan menarik, berinvestasi, dan mempertahankan pikiran kreatif yang luar biasa”, menurut SPA, dikutip The New Arab, Minggu 14 November 2021.

Terobosan Baru Mengejutkan

Rencana tersebut menyebutkan perlunya menarik dan mempertahankan “pemikiran terbaik warga Saudi dan asing”, yang akan “berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan menarik investasi asing tambahan”.

Sebelumnya, non-Muslim harus masuk Islam sebelum diberikan kewarganegaraan. Pelamar akan mendapatkan sertifikat yang mendokumentasikan agama mereka dari otoritas agama untuk dipertimbangkan naturalisasinya. Dekrit baru-baru ini menunjukkan liberalisasi prosedur kewarganegaraan yang tidak berbeda dengan negara tetangga UEA.

Keputusan tersebut menjadikan Arab Saudi sebagai negara Teluk kedua setelah UEA yang memberi asing saham lebih besar dalam ekonomi mereka. UEA mulai menawarkan kewarganegaraan kepada orang asing dengan keterampilan yang dibutuhkan pada Januari 2021, setelah negara itu berjuang dengan pendapatan minyak yang rendah dan dampak ekonomi dari virus corona.



  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *