SWF: Antara Harapan dan Belenggu

  • Bagikan
13 September 2021


Sudah lama saya menulis tentang pentingnya kita punya apa yang akhirnya secara resmi disebut LPI ini. Lembaga Pengelola Investasi. Sovereign Wealth Fund. SWF. Seperti Temasek milik Singapura atau Khazanah  miliki Malaysia. Ada harapan besar. Alhamdulillah kini ada LPI.  Pertanyaannya, bisakah LPI melaju dan berperan besar dalam penumbuhan kekuatan ekonomi negeri ini? Mari kita mencermatinya dari konten regulasi yang menaunginya  yaitu PP no 74 tahun 2020.  Saya akan menuliskannya dalam bentuk poin-poin

  • LPI adalah badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana disebut pada pasal 1 PP tersebut

  • Konsekuensinya LPI tidak bisa menerima dana dari masyarakat (sebagai aset) melalui pintu ekuitas. LPI tidak bisa melakukan korporatisasai. Tidak bisa mencapai step kedelapan dalam corporate life cycle. Satu satunya kemungkinan adalah melalui pintu utang.

  • Dengan poin ini, LPI juga akan berpola seperti BUMN pada umumnya sebagaiman sampai saat yang polanya akan seperti ini

    1. Perusahaan akan stagnan atau pertumbuhan rendah jika membatasi utang

    2. Perusahaan akan tumbuh pesat dengan kebijakan utang yang sangat berani. Rasio utang bisa empat kali ekuitas atau lebih. Sesuatu yang sangat mencekik

  • Alternatifnya, LPI menjadi perusahaan manajer investasi (MI) sehingga bisa menerima titipan dana masyarakat melalui pintu reksadana. Tetapi ini dana sifatnya titipan. Tidak menjadi aset milik LPI. Jadi dana ini tidak akan mempengaruhi aset LPI

  •  Jika model manajer investasi yang dipilih, maka LPI bukan hal baru. Sudah banyak perusahaan pengelola reksa dana  di negeri ini. Lebih dari 30 perusahaan. Tapi hingga kini dana kelolaannya juga masih relatif kecil. Per Desember 2020 hanya Rp 573 triliun. Bandingkan dengan dana pihak ketiga perbankan yang sekitar Rp 6 ribu triliun yang sepenuhnya disalurkan melalui skema utang

  • Dana kelolaan MI Rp 573 triliun pun tidak semuanya disalurkan melalui pintu ekuitas. Peran obligaasi (utang piutang) masih dominan. Dengan demikian harapa untuk menggelontor dunia bisnis dengan dana jangka panjang (ekuitas) hampir  mustahil terwujud

  • Pasal kedua PP menyebut  modal LPI adalah Rp 75 triliun. Negara akan menyetor modal tersebut dengan modal awal berupa uang tunai minimal Rp 15 triliun yang akan dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun 2021 Pasal tersebut juga menyebut bahwa setoran negara  selengkapnya akan berupa: dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN/perseroan terbatas, saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas

    Selengkapnya klik https://korporatisasi.com/2021/02/20/swf-antara-harapan-dan-belenggu/

    • Bagikan

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *